PT. Bina Indocipta Andalan Bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Mengadakan Webinar tentang Panduan Terperinci Mengenai PMK 172/2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

  




Jakarta, Pada hari Kamis 14 Maret 2024 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Mengadakan wyebinar tentang pyanduan Terperinci mengenyai PMK 172/2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diatur dalam PMK 172 Tahun 2023. Seyogyanya PMK 172 Tahun 2023 ini mulai berlaku sejak 29 Desember 2023. Khusus untuk penyelenggaraan TP-Doc (transfer pricing documentation), wajib pajak harus menerapkan ketentuan dalam PMK 172 Tahun 2023 ini untuk tahun pajak 2024. Adapun pembicara kunci yakni Bapak Eko Ariyanto, Bapak Giyarso, Bapak Bima Pradana Putra dan Bapak M. Iqbal Rahadian selaku Penyuluh dari Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak. 

Acara Webinar ini diikuti oleh kurang lebih 300 (tiga ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perusahaan, Perorangan, dan lintas atau multi profesi, baik yang diikuti via zoom maupun via live streaming youtube.

Latar belakang Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berdasarkan PMK 172 Tahun 2023  untuk mengatur tentang penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), Mutual Agreement Procedure (MAP), dan Advance Pricing Agreement (APA) yang merupakan respons strategis terhadap amandemen terbaru dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Undang-Undang Perpajakan (KUP). Bahwa PMK 172 Tahun 2023 ini menyatukan beberapa peraturan terkait PKKU, TP Doc, MAP dan APA dalam 1 (satu) konsep aturan sehingga memudahkan Wajib Pajak memahami dan mudah untuk ditindaklanjuti, khususnya dalam pembuatan TP Docs.

Dalam pemaparan materi oleh Pak Eko Ariyanto,  Pak Giyarso, Pak Bima dan Pak Iqbal disampaikan pokok-pokok ketentuan penting Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang mengacu pada PMK 172 Tahun 2023  diantaranya:


1. Ketentuan umum dan Hubungan istimewa (Kepemilikan/Penyertaan modal, Penguasaan, Keluarga sedarah atau semenda).

2. Tujuan dan Penerapan, Pedoman Umum, dan Tahapan Penerapan Prinsip Kewajaran Kelaziman Usaha (PKKU).

3. Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

4. Pengujian Kepatuhan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.5(Penyesuaian  Primer,          Sekunder, dan PPN).

5. Penyesuaian Keterkaitan.

6. Prosedur Persetujuan Bersama (Subjek, Objek, dan Syarat Permintaan, Syarat Usulan, Tempat Pengajuan, Sarana Pengajuan, Jangka Waktu Pengajuan, Penelitian Formal, Pelaksanaan Perundingan, Surat Keputusan dan lain sebagainya).

7. Kesepakatan Harga Transfer dan Ketentuan Peralihan.

8. Dan Topik terkait lainnya.


Panduan ini diharapkan dapat memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Terutama terkait peniadaan sanksi administrasi atas konsekuensi hasil APA, masih terdapatnya kemungkinan Unilateral APA dalam hal terdapat pencabutan permohonan Bilateral APA/Multilateral APA, serta terdapatnya tambahan waktu untuk melakukan penyampaian atas pembaharuan APA. Kemudian, sangat penting dipahami bahwa PMK 172 Tahun 2023 ini memperhatikan aspek keadilan dan kepastian, baik bagi Wajib Pajak maupun DJP.

Kami berharap dengan adanya webinar ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami sehingga dapat menciptakan pembangunan sistem administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.


Jakarta, 14 Maret 2024

Salam & Hormat Panitia Webinar

PT Bina Indocipta Andalan

Wisma 46 Kota BNI Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta – 10220

Telp. 021-2515282 Wa. 0813-1952-3209 (Sofinda/Rion) 

Email : biawebinarregist@gmail.com

Website : www.binaindociptaandalan.com

IG : @binaindociptaandalan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ADVOKAT Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi.,MH.,CBL.,CMed. : Persidangan GANDHI SEVA LOKA Lanjut ke Tahap MEDIASI !!

Gambar
   Keterangan Foto: ADVOKAT Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi.,MH.,CBL.,CMed. Dan Advokat Jay Maulana, S.H.,M.H. Jakarta -   Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Haryuning  Respati, S.H.,M.H   Membuka. Sidang kedua. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh para Tergugat yang antara lain,  1.Shyam Rupchand Janimal (Tergugat I). 2.Sham Kishinchand Daryanani (Tergugat II). 3. Bhagwandas Naraindas (Tergugat III). 4. Pareek Kishanlal WN India (Tergugat IV). Sedangkan para Penggugatnya Anggota Aktif PGSL antara lain; 1. Pershotam , 2. Raju Dhaloomal  dimana para Penggugat dengan  Kuasa Hukum  HARTONO  TANUWIDJAJA & PARTNERS Advokates & Legal Consultants. Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi.,MH.,CBL.,CMed. Kepada. Awak. Media mengatakan bahwa, Sidang perkara lanjutan No.607/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. (Ke-2)...tadi oleh Majelis Hakim telah diterima kelengkapan Legalitas Kuasa dari masing-masing pihak, yaitu : - Dari Kuasa Penggugat menyerahkan Copy KTA Kuasa y
Baca selengkapnya

Advokat Hartono Tanuwidjaja,S.H.,M.H : Tahap Mediasi sesuai dengan Per MA nomor 1 Tahun 2016, Para Prinsipal itu Harus Hadir.

Gambar
Keterangan Foto: Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa Hukum Penggugat Harapkan Sidang Minggu depan bisa lanjut ke Tahap Mediasi. Jakarta. -  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Menggelar Sidang Perdana perkara nomor 607/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst atas gugatan Dugaan Penggelapan dana Perhimpunan Gandhi Seva Loka pada hari  Kamis (17/10/2024). Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryuning Respanti didampingi 2 Hakim Anggota Budi Prayitno dan Joko Dwi Atmoko.Gugatan  dilayangkan oleh Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka setelah melayangkan surat somasi kepada 2 bendahara yang diduga telah melakukan penggelapan. Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa hukum Penggugat Kepada. Awak. media  mengatakan bahwa,   pada hari ini merupakan sidang perdana yang dihadiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3 melalui Kuasa hukum yang sama. Namun kami pun awalnya tidak mengetahui jika Tergugat 1, 2 dan 3. Tersebut diwakilkan oleh Kuasa hukumnya, karena tadi Kuasa hukum mereka baru terdaftar di PTSP hari
Baca selengkapnya

PELUANG DI BALIK PERANG

Gambar
  _Ilmu hikmah_ Wayan Supadno Perang Israel dan Iran meletus ! Padahal gara - gara perang Rusia Ukraina, masih banyak negara kena kram kejang - kejang ekonominya. Indonesia rupiah juga lagi melemah, tembus Rp 16.117/dolar. Analis ekonomi banyak memberikan pendapat dan saran. Yang pada umumnya agar menahan diri tidak belanja. Apalagi investasi ekspansi. Dengan dasar pertimbangan beragam portofolio yang disajikan. Pandangan saya, justru sebaliknya. Inilah kesempatan emas kita menyerang, ibarat gerilya posisi lawan lagi pada lemah moril rendah dan dukungan logistik pasti akan berkurang. Bahkan banyak kelelahan lalu diam tanpa produktif. Belajar dari pengalaman, perang selalu menghadirkan ancaman banyak pihak. Termasuk ancaman hilir mudik lalu lintas laut perdagangan. Ini berdampak pada makin langka energi dan pangan, hukum pasar bermain. Harga mahal. Inilah peluangnya. Sekali lagi, inilah peluang emas sesungguhnya bagi kita. Jangan disia - siakan. Momentum tiada kan datang berulang kali.
Baca selengkapnya