Wamendes PDTT Menghimbau Para Pendamping Desa Netral Dalam Pemilu 2024

  


Jakarta - Beredarnya berita adanya mobilisasi Pendamping Desa untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu pada pilpres 2024,, Wakil Menteri Desa PDTT Prof.Dr. H.Paiman Raharjo,M.M,M.Si menghimbau agar para Pendamping Desa di seluruh Indonesia  netral dan  tidak terjebak dalam politik praktis pada pemilu 2024. Hal ini disampaikan Paiman  Raharjo   pada awak media Rabu, 3 Januari 2024 terkait adanya pengakuan salah satu Pendamping Desa yang dipaksa oleh pejabat tertentu untuk mendukung salah satu Capres-Cawapres tertentu dalam pemilu 2024. 


Paiman menjelaskan bahwa, Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang  dibentuk berdasarkan Undang-undang Desa yang memiliki tugas  meningkatkan keberdayaan masyarakat di  desa. Sedangkan tujuan dari  Pendamping Desa  adalah untuk : meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntanbilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran,dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; dan meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, serta mengoptimalkan aset lokal.


Pada tahun politik seperti sekarang ini,  keberadaan Pendamping Desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, mengingat jumlah pendamping desa di seluruh Indonesia cukup besar. 

Menanggapi adanya upaya mobilisasi dan penggiringan para Pendamping Desa untuk memilih Capres-Cawapres tertentu ini tidak benar dan penyalahgunaan wewenang. Pendamping Desa ini dibentuk berdasarkan UU dan dibiayai dari APBN, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, dan  bukan bertugas  menggalang massa untuk pemenangan Capres-Cawapres tertentu, jika ini terjadi pelanggaran namanya. 


Agar tidak menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka saya selaku Wakil Menteri Desa PDTT menghimbau kepada seluruh para Pendamping Desa untuk netral pada pemilu 2024. Silahkan bebas memilih Capres-Cawapres sesuai hati nurani masing-masing, tidak usah takut diancam/intimidasi atau diputus kontraknya sebagai Pendamping Desa oleh pejabat tertentu, laporkan secara tertulis dan akan kami tindak lanjuti laporan tersebut langsung ke Presiden. Saya menyakini bahwa pak Menteri Desa PDTT netral dan tidak tahu menahu tentang mobilisasi dan intimidasi  kepada para Pendamping Desa untuk mendukung Capres-Cawapres tertentu. Kami bersama pak menteri selaku pimpinan tertinggi di Kementerian Desa PDTT akan menjaga netralitas para PNS dan para Pendamping Desa yang bernaung di bawah  Kemendes  PDTT," ujarnya.

Mengakhiri perbincangannya, Paiman Raharjo menambahkan bahwa, jika ditemukan para pejabat di lingkungan Kemendes PDTT  ada yang mengintimidasi atau memaksa para PNS dan Pendamping Desa serta PSM  untuk mendukung Capres-Cawapres tertentu maka saya  akan mencatat dan melaporkan langsung kepada MenpanRB dan Presiden,tegasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ex Bendahara Perhimpunan Gandhi Seva Loka Dijerat Pidana

Gambar
   K eterangan Foto: Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja SH.MH,MSI,CBL,CMed.(Foto istimewa). Jakarta. - Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka Melaporkan  Pidana Ex Bendahara  dari Perhimpunan Gandhi Seva Loka. Ke Mabes Polri. Paska Gugatan Perdata yang dilayangkan oleh 2 (dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum, termasuk untuk membuka kasus penyalahgunaan keuangan di Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) dan Badan-Badan Hukum terkait selama 27 tahun terakhir, yang tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian pada Tahap Mediasi. Kini, 22 (duapuluh dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) telah siap untuk menjerat pidana pihak-pihak yang bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi dan bersiap untuk membuat Laporan Polisi di tingkat POLRES, POLDA dan MABES POLRI, serta telah memberikan Surat Kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja & Partners, Advocates & Legal Consultants, Mediator, Fraud In...
Baca selengkapnya

ADVOKAT Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi.,MH.,CBL.,CMed. : Persidangan GANDHI SEVA LOKA Lanjut ke Tahap MEDIASI !!

Gambar
   Keterangan Foto: ADVOKAT Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi.,MH.,CBL.,CMed. Dan Advokat Jay Maulana, S.H.,M.H. Jakarta -   Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Haryuning  Respati, S.H.,M.H   Membuka. Sidang kedua. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh para Tergugat yang antara lain,  1.Shyam Rupchand Janimal (Tergugat I). 2.Sham Kishinchand Daryanani (Tergugat II). 3. Bhagwandas Naraindas (Tergugat III). 4. Pareek Kishanlal WN India (Tergugat IV). Sedangkan para Penggugatnya Anggota Aktif PGSL antara lain; 1. Pershotam , 2. Raju Dhaloomal  dimana para Penggugat dengan  Kuasa Hukum  HARTONO  TANUWIDJAJA & PARTNERS Advokates & Legal Consultants. Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi.,MH.,CBL.,CMed. Kepada. Awak. Media mengatakan bahwa, Sidang perkara lanjutan No.607/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. (Ke-2)...tadi oleh Majelis Hakim telah diterima kelengkapan Legalitas Kuasa dari masing-masing pihak, ...
Baca selengkapnya

Advokat Hartono Tanuwidjaja,S.H.,M.H : Tahap Mediasi sesuai dengan Per MA nomor 1 Tahun 2016, Para Prinsipal itu Harus Hadir.

Gambar
Keterangan Foto: Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa Hukum Penggugat Harapkan Sidang Minggu depan bisa lanjut ke Tahap Mediasi. Jakarta. -  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Menggelar Sidang Perdana perkara nomor 607/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst atas gugatan Dugaan Penggelapan dana Perhimpunan Gandhi Seva Loka pada hari  Kamis (17/10/2024). Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryuning Respanti didampingi 2 Hakim Anggota Budi Prayitno dan Joko Dwi Atmoko.Gugatan  dilayangkan oleh Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka setelah melayangkan surat somasi kepada 2 bendahara yang diduga telah melakukan penggelapan. Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa hukum Penggugat Kepada. Awak. media  mengatakan bahwa,   pada hari ini merupakan sidang perdana yang dihadiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3 melalui Kuasa hukum yang sama. Namun kami pun awalnya tidak mengetahui jika Tergugat 1, 2 dan 3. Tersebut diwakilkan oleh Kuasa hukumnya, karena tadi Ku...
Baca selengkapnya