Postingan

Ketua Umum DPP ASPRUMNAS M. Syawali : Keputusan menambah Kuota KPR FLPP serta Memperpanjang Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Sangat Membantu pelaksanaan Program Asta Cita.

Gambar
   Keterangan Foto: Acara diskusi dengan Ketua DPW Asprumnas Jabar terkait kuota dan Kebijakan Pemerintah pusat program 3 juta rumah di Hotel horison Bekasi barat pulang dari Bogor.    Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta -  Dibawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial. “Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  B...

Syawali, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS : Kebijakan Menteri Keuangan sangat Spektakuler dengan Kebijakan Sangat Membantu Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo 3 juta unit Rumah untuk MBR

Gambar
    Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta - Kebijakan Menteri Keuangan dalam 6 bulan terakhir ini sangat Spektakuler dengan Kebijakan yang sangat Membantu Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo 3 juta unit Rumah untuk MBR . Dan kebijakan fiskal lainnya kabinet pak Prabowo.. diantaranya adalah :  1.Sejumlah paket kebijakan tersebut antara lain bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan untuk pekerja padat karya dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan; BSU untuk guru honorer, diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); serta diskon tarif tol dan tarif transportasi guna mendorong "Daya Beli Masyarakat" Menguat yakin 8 % pertumbuhan Ekonomi akan Tercapai. 2.Menambah Kuota FLPP dari 220.000 thn 2025 menjadi 350.000 dengan berbagai cara terbaik Ibu Sri Mulyani lakukan demi terwujudnya Program Penyediaan Rumah MBR.  3. Memprioritaskan Kemudahan kepemilikan rumah perkotaan, perdesaan dan Masyarakat Nelayan tepi pantai seluruh Indonesia Demikian kesempata...

Ongky Prasetia Hulu, S.Kom., M.M. Gagas Siaranmedan.com: Media Online Medan untuk Indonesia

Gambar
   Medan, Sumatera Utara — 03/06/25 Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan media informasi yang cepat, akurat, dan edukatif menjadi semakin penting. Menjawab tantangan tersebut, Ongky Prasetia Hulu, S.Kom., M.M. menggagas lahirnya media online siaranmedan.com. Dengan semangat menghadirkan informasi yang informatif, edukatif, dan modern, Siaranmedan.com hadir sebagai platform berita yang tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membangun kesadaran publik melalui konten yang mencerdaskan. Media ini memulai langkahnya dari Kota Medan, Sumatera Utara, dengan harapan dapat menjadi suara daerah yang menggema hingga ke seluruh penjuru nusantara. Mengusung tagline "Info Medan untuk Indonesia", Siaranmedan.com bertujuan untuk memperkenalkan potensi lokal, mengangkat isu-isu strategis daerah, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan perkembangan informasi nasional. Ongky menyampaikan bahwa kehadiran Siaranmedan.com adalah bagian dari kontribusi nyata dalam mencerd...

Fakta Fakta Persidangan Kasus Lisa Rahmat,SH Ketika Vonis 14 Tahun Hanya Bertumpu pada Chat dan Catatan

Gambar
   Jakarta--Lisa Rahmat,SH kini menghadapi tuntutan pidana 14 tahun penjara atas dugaan menyuap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Ronal Tanur dalam kasus pembunuhan. Selain itu, Lisa juga didakwa bersekongkol melakukan permufakatan jahat dalam penanganan perkara kasasi Ronal Tanur di Mahkamah Agung. Namun, yang menjadi sorotan utama bukan hanya beratnya tuntutan, melainkan landasan hukum yang dianggap cacat sejak awal. Keterangan Foto :Kuasa Hukum Lisa Rahmat,SH Advokat. Andi Syarifuddin,SH. Dalam fakta persidangan, Kuasa Hukum Lisa Rahmat,SH Advokat. Andi Syarifuddin,SH  mengungkapkan bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa penyidik terhadap klien mereka tidak memenuhi prosedur hukum. Tidak ada surat perintah penyelidikan, penangkapan, ataupun izin penyitaan dari pengadilan yang sah. Padahal, sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP, tindakan seperti itu hanya sah bila dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan — seme...

Demo Hari Buruh di Bandung Berujung Ricuh karena Disusupi, Polisi Bertindak Cepat Tangkap para Pelaku

Gambar
   CEO GROUP, Bandung - Aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu berlangsung damai. Meskipun sempat diwarnai insiden perbuatan yang tidak terpuji oleh sekelompok orang berpakaian serba hitam, yang  tiba-tiba muncul dan melakukan tindakan provokatif, namun polisi berhasil membubarkan kelompok tersebut dan memulihkan kondisi. Seperti disampaikan Sdr. Apep yang akrab disapa kang apep penduduk Kampung Cikalong wetan Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, Sabtu (10/5/2025),    sebenarnya massa buruh dari Serikat KSN yang menggelar aksinya di kota Bandung Jawa Barat menyampaikan aspirasi tanpa insiden. "Namun, suasana berubah setelah massa buruh membubarkan diri, sekelompok orang berpakaian serba hitam tiba-tiba muncul dan melakukan tindakan provokatif, dan mereka itu benar-benar bukan dari kelompok buruh melainkan kelompok yang penyusup yang memanfaatkan situasi," jelasnya. Bersyukur, lanjut dia, dalam waktu t...
Gambar
  PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK TERBARU (PMK No.15 Tahun 2025) Jakarta, Pada hari Rabu 21 Mei 2025 – Dalam rangka mendukung pemahaman komprehensif mengenai perubahan kebijakan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP kembali menyelenggarakan webinar bertajuk "Kupas Tuntas Kebijakan Pemeriksaan Pajak Terbaru (PMK No. 15 Tahun 2025)". Webinar ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman wajib pajak atas perubahan signifikan dalam prosedur dan ketentuan pemeriksaan pajak, sejalan dengan upaya membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan ramah bagi wajib pajak. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam p...

Skandal Pemalsuan Dokumen di PIK: Ketum BKN Apresiasi Kinerja Polda Banten

Gambar
    Jakarta - Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak Ofi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten dalam mengungkap dan menindak praktik mafia tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Desa Lemo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan Charlie Chandra pada 19 Mei 2025. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen kepemilikan tanah seluas 8,7 hektare, yang sebelumnya atas nama mendiang Sumita Chandra—ibunya sendiri. Saat ini, Charlie Chandra tengah menjalani proses hukum dan ditahan oleh Polda Banten sambil menanti persidangan. Konflik Lahan Berakar pada Pemalsuan Dokumen Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan tanah yang mengemuka sejak meninggalnya Sumita Chandra di Australia pada tahun 2015. Klaim sepihak Charlie Chandra atas tanah tersebut mengacu pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 38 yang ia gunakan untuk membalik nama sertifikat dari atas n...