ZUHDINEWS.BIZ.ID

 Sebut Ada Kesulitan Cari Saksi Ahli, Pendamping Pengadu Berharap Majelis Disiplin Bekerja Objektif

       JAKARTA – Manajemen dan tim hukum Majalah CEO serta Media Indonesia News menyatakan keberatan atas analisis awal Dewan Pers terkait pengaduan yang diajukan kuasa hukum Danny S. Djayaprawira mengenai pemberitaan bertajuk "Diduga Ada Dua Paspor untuk Satu Anak WNI, Kuasa Hukum Keluarga Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Imigrasi dan Perlindungan Anak" yang dipublikasikan pada 15 Mei 2026. Pihak media menilai masih terdapat sejumlah fakta dan kronologi kerja jurnalistik yang belum menjadi bahan pertimbangan dalam analisis tersebut. Karena itu, keduanya berencana mengajukan keberatan secara resmi kepada Dewan Pers dengan melampirkan bukti-bukti pendukung serta meminta proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Perwakilan Majalah CEO, Soedarto Rimbun, mengatakan bahwa  Tim Redaksi telah menjalankan prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah dalam proses peliputan. Menurutnya, sebelum berita diterbitkan, tim investigasi telah beberapa kali berupay...

   Jakarta, Pada hari Rabu, 01 Juli 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik “Kupas Tuntas PMK Nomor 28 Tahun 2026” Tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak. Penerbitan PMK Nomor 28 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui penyempurnaan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat). Regulasi ini menghadirkan berbagai perubahan penting, mulai dari persyaratan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, pengaturan bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, hingga ketentuan terbaru mengenai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah. Selain itu, PMK ini memperkuat proses penelitian berbasis validasi data elektronik, integrasi sistem administrasi perpajakan, serta memberikan kepastian hukum melalui batas waktu penyeles...

  Depok – Komitmen untuk membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan profesional terus diperkuat Kodim 0508/Depok. Hal itu ditandai denganp pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas di Aula Makodim 0508/Depok, Senin (30/6). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0508/Depok, Kolonel Inf Ginanjar Wahyutomo, S.H., M.Han., serta dihadiri Kasdim 0508/Depok, para Perwira Staf, dan seluruh Danramil jajaran Kodim 0508/Depok. Penandatanganan Pakta Integritas menjadi simbol komitmen seluruh personel Kodim 0508/Depok untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalisme, serta akuntabilitas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Ginanjar Wahyutomo menegask...

     Jakarta, 1 Juli 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Dewan Pimpinan Pusat Pengacara & Aktivis Sejati (DPP PASTI) menyampaikan ucapan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri ) disertai penghormatan, apresiasi, dan harapan agar Polri senantiasa semakin profesional, berintegritas, humanis, serta semakin dicintai masyarakat. Atas nama seluruh jajaran pengurus dan anggota DPP PASTI di seluruh Indonesia, Ketua Umum DPP PASTI Rudy Silfa, S.H., M.H. bersama Sekretaris Jenderal DPP PASTI Siska Febriyanti menyampaikan ucapan: " Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang Presisi, profesional, modern, humanis, berintegritas, serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam menegakkan hukum, keadilan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketua Umum DPP PASTI menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial, melai...

    Jakarta, Senin, 29 Juni 2026 – Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara & Aktivis Sejati (DPP PASTI) hari ini mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait rencana pelaporan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan. Langkah konsultasi ini merupakan bagian dari upaya hukum yang dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, Tim Hukum DPP PASTI telah melayangkan surat somasi kepada pihak perusahaan sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. DPP PASTI tetap mengedepankan penyelesaian secara damai melalui dialog dan mediasi. Namun, apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian yang adil, maka Tim Hukum DPP PASTI akan menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah hukum yang akan ditempuh meliputi proses pidana atas dug...